Bukan Sekadar Birokrasi: Mengapa Survei Keanekaragaman Hayati Wajib Dilakukan Sebelum Proyek Konstruksi Dimulai

Dalam industri konstruksi, Survei Keanekaragaman Hayati sering dipandang sebagai hambatan birokrasi yang memakan waktu dan biaya. Pandangan ini keliru dan berpotensi merugikan. Faktanya, survei ekologi awal adalah langkah strategis, etis, dan wajib secara hukum yang menjadi fondasi bagi keberhasilan dan kelancaran sebuah proyek pembangunan. Melakukan Survei Keanekaragaman Hayati adalah jaminan utama untuk Kepatuhan Hukum dan memastikan bahwa proyek dapat dilanjutkan tanpa komplikasi yang mahal di kemudian hari. Ini adalah investasi preventif, bukan sekadar pemenuhan syarat administrasi.

Aspek paling mendesak dari Survei Keanekaragaman Hayati adalah Kepatuhan Hukum. Berbagai negara memiliki undang-undang ketat yang melindungi spesies flora dan fauna tertentu, serta habitat kunci mereka. Jika pembangunan dimulai tanpa izin dan secara tidak sengaja merusak atau menghancurkan habitat spesies yang dilindungi (misalnya, tempat bersarang burung, atau sarang kelelawar), pengembang menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Di Indonesia, pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat mengakibatkan denda hingga Rp1,5 Miliar, sebuah sanksi berat yang diresmikan pada Hari Jumat, 12 Juli 2024. Ancaman denda yang besar ini dan sanksi pidana menjadi penyebab utama Penundaan Proyek yang tidak terduga, bahkan dapat memicu penghentian total (stop-work order) oleh pihak berwenang.

Menggunakan Survei Keanekaragaman Hayati secara dini juga merupakan strategi Mitigasi Risiko finansial yang cerdas. Identifikasi masalah ekologis pada tahap perencanaan jauh lebih murah daripada menghadapi masalah tersebut di tengah konstruksi. Misalnya, jika survei awal menunjukkan adanya populasi reptil yang dilindungi, pengembang dapat memasukkan biaya relokasi yang terkontrol dan sesuai standar ke dalam anggaran, daripada harus menghentikan pekerjaan selama berminggu-minggu saat spesies tersebut ditemukan secara tak terduga. Riset pembangunan di Jawa menunjukkan bahwa Mitigasi Risiko yang dilakukan setelah Survei Keanekaragaman Hayati awal dapat mengurangi potensi biaya re-design dan stop-work order hingga 45%.

Proses Survei Keanekaragaman Hayati dilakukan oleh ekolog bersertifikat yang melakukan penilaian habitat (Phase 1 Habitat Survey) dan kemudian, jika diperlukan, survei spesifik spesies. Spesialis ekologi harus melakukan survei kelelawar, misalnya, pada musim panas (Mei hingga September) ketika mereka aktif. Laporan akhir survei, yang mencakup identifikasi lebih dari 50 spesies tanaman, biasanya selesai dalam 15 hari kerja. Hasil laporan ini kemudian digunakan untuk merumuskan Rencana Mitigasi Risiko yang terperinci. Rencana ini bisa berupa relokasi habitat, desain jembatan satwa liar (green bridge), atau penyesuaian tata letak proyek untuk menghindari area sensitif, semuanya dilakukan untuk memastikan Kepatuhan Hukum dan kelangsungan proyek.

Kesimpulannya, Survei Keanekaragaman Hayati adalah komponen yang tidak terpisahkan dari pengembangan lahan yang bertanggung jawab. Ini adalah langkah proaktif yang melindungi pengembang dari kerugian finansial, memastikan Kepatuhan Hukum, mencegah Penundaan Proyek, dan pada akhirnya, menunjukkan komitmen etis terhadap lingkungan. Menganggapnya sebagai formalitas birokrasi sama saja dengan mengabaikan fondasi yang menopang keberlanjutan proyek itu sendiri.